IKB; Diskusi Publik Bertajuk Kembalikan Kejayaan Perikanan Kota Bitung, Direspon Pelaku Usaha Kota Bitung

BITUNG - Info Kota Bitung (IKB) gelar Diskusi Publik bertemakan Kembalikan Kejayaan Perikanan kota Bitung.bertempat di Ewako 88 kafe Bitung, Jumat (05/05/2023)

Diskusi yang juga menghadirkan Pejabat Instansi Terkait, Anggota DPRD kota Bitung dan DPR Provinsi Pemerhati dan Pelaku-pelaku Usaha perikanan kota Bitung.

Sejumlah permasalahan coba diangkat terkait aturan yang diterapkan Menteri yang sangat memberatkan baik bagibNelayan dan utamanya pelaku usaha yang di kita Bitung.

Kota Bitung merupakan salah satu kota yang mendapat julukan Kota Perikanan yang dikenal secara Nasional bahkan Internasional.

Dengan dikeluarkan PP No.11 - 2023 pasal 18, Bahwa Kapal Penangkap yang melakukan penangkapan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan yang ditentukan dalam Zona Penangkapan Ikan Terukur).

Menurut pelaku usaha perikanan bahwa aturan yang diterapkan ini sangat membertakan dan tidak ada keberpihakan kepada Nelayan dan Para pelaku Usaha perikanan

Bahwa kata Ketua Koperasi Nelayan Julius Hengkengbala, penempatan zona tidak sesuai dengan titik Kordinatnya.

Logikanya katanya, Desa Kema Minahasa Utara titik koordinat sama seperti Bitung masuk pangkalan bongkar zona 3. Tapi kenapa masuk pangkan zona 2.

Baca juga: Ini Harapan Maurits Pada Rapat Evaluasi RAPBD Tahun 2022 Kota Bitung,

"Bitung adalah Pelabuhan Samudera yang artinya sudah berskala Internasional dan Pelabuhan Samudera Bitung di apit oleh 2 zona antara zona 1(satu) dan 3(tiga), di sayangkan untuk zona 2 Pelabuhan Samudera Bitung, justru tidak masuk Pangkalan Bongkar."tukas Ketua Koperasi Nelayan JPKP Bitung.

Kadis Perikanan kita Bitung , Sadat Minabari, saat disentil terkait perannya dalam PP tersebut berujar "Tugas dan kewenangannya adalah perikanan yang sudah di darat, " ucapnya

Baca juga: Rapat Terbatas Mingguan Panglima TNI Terkait Kasus Perkelahian Prajurit di Papua

bitung